Publikasi Artikel

Artikel Umum

Oleh : Dadang Jaya

Pendidikan merupakan investasi kemanusiaan human investment yang menjadi tumpuan harapan bagi masa depan suatu bangsa, oleh karena itu pendidikan menjadi tanggungjawab semua. Kerja sama yang baik di antara  komponen tersebut akan menghasilkan kualitas pendidikan yang baik yang sesuai dengan kebutuhan.

Maju mundurnya pendidikan di suatu negara akan sangat tergantung kepada kepedulian pemerintah dan masyarakatnya terhadap pendidikan. Untuk itu perlu kesadaran dari seluruh jajaran pemerintah maupun masyarakat untuk bersama-sama memajukan pendidikan.

Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor. 60 tahun 1999, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, maka perlu dijabarkan tentang tata cara penyelenggaraan perguruan tinggi beserta unsur-unsur pendukungnya, termasuk pembinaan dan pengembangan organisasi kemahasiswaan dalam bentuk perangkat keras maupun lunak. Tujuan upaya mengembangan/pembenahan administrasi manajemen perguruan tinggi yang paling utama adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi perguruan tinggi sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai (visi dan misi perguruan tinggi).

Sebagai center of excellent pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam, perguruan tinggi Islam diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan tinggi, yakni menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang mampu mengembangkan, menyebarluaskan gagasan-gagasan dan menerapkan ilmu pengetahuan agama Islam untuk meningkatkan kecerdasan tarap kehidupan masyarakat.

Secara teknis keseluruhan proses pendidikan tinggi ditujukan guna membantu dan memberi alat pada mahasiswa dalam menjawab tantangan masa kini dan masa depan, dan itu ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam menentukan visi nya tentang masyarakat yang baik menurut kaidah ilmiah.

Pemahaman lain pendidikan tinggi juga membentuk insan akademik maka seluruh proses yang berlangsung di perguruan tinggi, adalah pendidikan dalam rangka membentuk karakter building, maka mahasiswa posisinya sebagai bagian dari civitas akademika sangat mempengaruhi proses tersebut. Tidak hanya itu mahasiswa juga ikut mendidik dirinya sendiri learning by  them selves, dengan tetap  berpedoman pada kebenaran ilmiah yang senantiasa  melakukan kritik dan koreksi. Apabila itu dilakukan dengan kesadaran maka rasa tanggungjawab sebagai insan untuk membentuk  karakter akademiknya yaitu kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan akan terwujud. seperti itulah karakter mahasiswa sebagai calon intelektual.

Proses untuk menuju learning by them selves, tidak akan tercapai kala   mahasiswa tidak ditunjang dengan media atau alat/wadah. karenanya mahasiswa memerlukan alat/wadah untuk mencapai tujuan tersebut. Wadah dimaksud adalah organisasi kemahasiswaan (umpanya BEM dan DLM) bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensistematisasikan upaya-upaya mendidik diri sendiri, karena adanya dorongan kebutuhan mahasiswa sendiri untuk menjamin efektivitas dan efisiensi upaya-upaya untuk mendidik diri sendiri, (jangan d.d.c.h.) dengan kata lain mahasiswa itu dituntut untuk agent of change, seperti kegiatan kemahasiswaan tanggal 17 Mei 2014 di Kampus STAI Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh Sukabumi.

Artikel Umum

KESETARAAN GENDER DALAM HARTA PUSAKA DAN HARTA BERSAMA  DITINJAU  DARI UU NO. 1/1974 TENTANG PERKAWINAN  DAN INPRES NO. 1/1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

 

Oleh: Drs. H. E. Zahruddin, M.Ag

 

 

PENDAHULUAN

 

Sebagaimana  kita ketahui bersama di dunia Barat  atau pun di Timur, perkembangan peradaban manusia tumbuh dalam lingkup budaya dan ideologi patriarki. Di negara-negara barat, Amerika Serikat dan Eropa Barat, budaya tersebut terlebih dahulu terkikis sejalan dengan perkembangan teknologi, demokrasi, dan lain-lain yang mendudukkan persamaan dan keadilan sebagai nilai yang sentral. Di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, budaya dan ideologi tersebut masih sangat kental dan mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat serta menciptakan ketimpangan-ketimpangan jender termasuk di lingkungan industri garment.

Budaya dan ideologi bukan satu hal yang turun dari langit. Ia dibentuk oleh manusia dan disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Koentjaraningrat mengatakan nilai budaya adalah faktor mental yang menentukan perbuatan seseorang atau masyarakat.

Dalam budaya kita, seperti juga di banyak negara dunia ketiga lainnya, budaya patriarki masih sangat kental. Dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam budaya, keadaan ketimpangan, asimetris, dan sub ordinatif terhadap perempuan tampak sangat jelas. Dalam kondisi yang seperti itu, proses marjinalisasi terhadap perempuan terjadi pada gilirannya perempuan kehilangan otonomi atas dirinya. Eksploitasi serta kekerasan terjadi terhadap perempuan, baik di wilayah domestik, maupun publik. Dalam situasi demikian, maka perbedaan, diskriminasi, dan ketidakadilan gender tumbuh dengan suburnya. Meskipun secara formal, dalam UUD 1945, hak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, tetapi dalam kenyataannya sangat berbeda.

 

Bagi masyarakat tradisional, patriarki dipandang sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan, karena hal tersebut selalu dikaitkan dengan kodrat dan kekuasaan adikodrat yang tidak terbantahkan. Kepercayaan bahwa Tuhan telah menetapkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga perbedaan dalam kehidupan manusia pun diatur berdasarkan perbedaan tersebut. Tambah lagi, faktor agama telah digunakan untuk memperkuat kedudukan kaum laki-laki.

 

Determinise biologis juga telah memperkuat pandangan tersebut. Artinya karena secara bologis perempuan dan laki-laki berbeda, maka fungsi-fungsi sosial ataupun kerja dalam masyarakat pun diciptakan berbeda. Laki-laki selalu dikaitkan dengan fungsi dan tugas di luar rumah, sedangkan perempuan yang berkodrat melahirkan ada di dalam rumah, mengerjakan urusan domestik saja. Perempuan bertugas pokok membesarkan anak, sedangkan laki-laki bertugas mencari nafkah.

Perbedaan tersebut dipandang sebagai hal yang alamiah. Itu sebabnya ketimpangan yang melahirkan subordinasi perempuan pun dipandang sebagai hal yang alamiah pula. Hal tersebut bukan saja terjadi dalam keluarga, tetapi telah menebar ke dalam kehidupan keluarga.

Dalam pendidikan yang merupakan proses yang sangat penting bagi pertumbuhan nalar seseorang, juga masih sangat patriarkis. Satu keluarga biasanya akan lebih memberikan prioritas kepada anak laki-laki karena ia adalah penerus keluarga sedangkan anak perempuan akan pindah dan masuk ke dalam keluarga lain. Pendidikan dalam keluarga pun mensosialisasikan bahwa bapak adalah sentral, sehingga secara tidak disadari akan mengecilkan peranperemepuan dalam keluarga. Anak perempuan jarang dilibatkan dalam pembicaraan kebijakan keluarga sehingga sosialisasi pada norma-norma yang semacam itu akan berdampak pada pembentukan kepribadian dan sikapnya yang cenderung tidak terbuka.

 

Dalam bidang teknologi, hingga sekarang tidak cukup ramah tehadap perempuan. Anggapan bahwa teknologi merupakan tugas laki-laki saat ini trend dunia teknologi masih male dominated, padahal dalam kemampuan peempuan tidak kalah, tetapi apakah masyarakat memberi peluang, kesempatan kepada perempuan, selain kaum perempuan diposisikan di pinggir “di kelas dua”, karenanya harus ada perjuangan keras melawan ideologi patriarki yang mengungkung perempuan.

Ketimpangan hubungan dalam keluarga juga tampak melalui pengaturan kehamilan. Menerima atau tidaknya untuk berKB lebih sering ditentukan oleh suami, yang “mengijinkan” istrinya menjadi akseptor. Menolak hubungan badan dengan suami jarang terjadi karena doktrin agama ang menganggap istri akan berdosa bila menolak.

 

Dalam masyarakat Jawa, umpamanya, masih berlaku nilai-nilai yang mencerminkan subordinasi perempuan, seperti uangkapan “kanca wingking” (teman pendamping) atau swarga nunut, neraka katut (ke surga ikut, ke neraka terbawa). Ungkapan tersebut mengandung arti bahwa perempuan tidak dapat melampaui suamina dan perempuan tidak berdaa dan tidak berkuasa atas dirinya.

 

Pada pola asimetris/ketidaksetaraan antara suami istri, mengasumsikan satu pihak sebagai kepala/pemimpin, pelindung, penanggung jawab, oleh karena ia ang kuat, memiliki akses luar, pemilik kuasa (informasi, ekonomi) sekaligus kontrol ,pengambilan keputusan. Sementara pihak lain dianggap lemah, sub ordinat yang harus dikepalai/pengikut (karenanya harus patuh), dilindungi, dibatasi ruang lingkupnya. Maka, dengan pola hubungan seperti ini akan memberi peluang munculnya kekerasan terhadap perempuan, terutama bila salah satu pihak mengikuti atau keluar dari pola yang ada.

Dalam hukum waris, pengaruh adat dan agama tidak dapat diabaikan. Salah satu aturan gender dalam adat dapat kita lihat dalam soal pewarisan di tiga bentuk sistem masyarakat adat, yakni patrilinial, matrilineal, dan bilateral. Adapun dalam masyarakat bilateral, seperti di Jawa, pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1, atau dikenal dalam istilah “sepikul segendong”. Namun seringkali anak perempuan yang terkecil dibiarkan menguasai umah keluarga dan kelak dijadikan sebagai miliknya. Terhadap hal ini, saudara laki-lakinya tidak akan menuntut.

 

Demikian halnya dengan keberadaan harta kekayaan  dalam rumah tangga atau perkawinan. Harta dalam perkawinan bukan suatu hal yang paling utama, akan tetapi perkawinan tanpa dilengkapi dengan harta, sebagai landasan minimal, adalah penting dan sebagai syarat untuk memenuhi kebutuhan perkawinan yang lainnya.

 

Orang Islam di Indonesia, khususnya budaya masyarakat Jawa Barat, akan sangat merasa kurang berkenan manakala menghubungkan suatu perkawinan dengan harta. Tuduhan, atau paling tidak, sangkaan terhadap siapapun yang berani menghubungkan perkawinan dengan pemilikan materi atau harta kekayaan akan dianggap naïf, karena dianggap orang yang matralistis. Sipat masip seperti itu nampak pula pada tatanan pemilikan harta kekayaan sebagai hasil jerih payah selama perkawinan.

Khusus harta kekayaan suami isteri sebagai hasil jerih payah selama perkawinan berlangsung ada dua macam sebagai berikut:

(1)   Harta bersama yang dikenal pula dengan sebutan gono-gini, dan ke

(2)   Harta pusaka yang disebut dengan tirkah, yakni harta kekayaan hak ahli waris yang dihitung kerena meninggalnya salah  satu suami-isteri. Baik di dalam harta bersama maupun harta pusaka, terdapat pengertian yang menunjukan  bahwa di dalam ke dua jenis harta tersebut ada  harta hasil kerjasama atau hasil usaha bersama antara suami dengan isteri atau isteri-isterinya.

Kitab-kitab fikih klasik dalam hal ini fiqh mawarits nampaknya tidak transparan dalam membahas kedua macam; harta bersama (gono-gini) dan harta pusaka (tirkah). Kitab fiqih munakahat, manakala membahas harta bersama akan berhenti pada wilayah pembahasan kewajiban suami akibat dari perceraian seperti kewajiban maskan, belanja iddah, mut’ah, hadlonah, biaya anak dan lain sebagainya yang menempatkan hak seorang perempuan dalam batas  hak-hak minimal agar tidak terlunta-lunta saat menjalani masa iddah.

Begitupun dalam kitab fikih mawaris, nampak bahasannya lebih kepada metode pembahagian masing-masing dzawy al-furud; siapa dapat berapa yang ditetapkan berdasarkan kedudukan masing-masing dalam keluarga, serta hubungannya  secara terstruktur kepada mayit. Begitupun pada saat fiqih mawaris mendefinisikan harta pusaka (tirkah) yakni harta yang ditetapkan sebagai harta peningalan sang mayit, pembahasannya sangat minimal sekali, bahkan pada umumnya tidak membahasnya sama sekali. Ayat al-quran yang menjadi rujukan  para ulama tentang  mawaris, antara lain dapat kita fahami  dalam Surah Al-Nisa ayat 11 dan 12.

Sebenarnya, bagi umat Islam di Indonesia, peraturan perundang-undangan tentang harta bersama maupun harta pusaka sudah ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukkum Islam (KHI), sebagai berikut :

Pertama:  Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan 37, tentang perkawinan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama... Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing”

Kedua: Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompiasi Hukum   Islam ;

HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

 

Pasal 86

(1)   Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

(2)   Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

(1)   Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(2)   Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

 

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

(1)    Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

(2)    Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

(3)    Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

(4)    Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan  harta bersama.

Pasal 93

(1)   Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada harta masing-masing.

(2)   Pertangungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

(3)   Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankanke pada harta suami.

(4)   Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 94

(1)   Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

(2)   Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

(1)    Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan mebahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

(2)    Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

 

Pasal 96

(1)   Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta besama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

(2)   Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

 

Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Inti bahasan, atau isi utama yang tersirat  dari Peraturan Perundang-undang di atas adalah aturan hukum mengatur hak suami-isteri dalam harta bersama yang terkait dengan faktor kejadiaan ; apabila di antara keduanya terjadi perceraian (gono-gini) atau ditinggal mati (harta pusaka).

Usia dari Peraturan Perundang-undangan ini, jika dihitung secara kuantitas interpal waktu sampai dengan tahun 2005 ini, sudah sangat lama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah mencapai 30 tahunan, sementara Inpres Nomor 1 Tahun 1991 sudah 14 tahun. Kuantitas interpal waktu yang sudah dijalani sangat lama ini, seyogyanya diikuti oleh nilai-nilai kualitatif dalam implemtasi Peraturan Perundang-undangan dimaksud; baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Akan tetapi pada kenyataannya di kalangan masyarakat, kedua peraturan perundang-undangan itu, belum memperoleh porsi yang diharapkan. Di sana-sini masih terdapat sejumlah kasus ketidakadilan pada saat terjadi pembagian harta gono-gini dan juga kertidak adilan pada saat terjadinya pembagian harta pusaka. Ketidak adilan itu sendiri, uniknya tidak sampai mencuat kepada tahap ketidak puasan, yang diindikasikan dengan adanya pengaduan kepada Lembaga Peraddilan yang dalam hal ini kepada Pengadilan Agama setempat. Sementara ketidakadilan yang ditemukan di lapangan menunjukan bahwa, pihak yang banyak dirugikan adalah pihak perempuan. Ketidakadilan terhadapperempuan termasuk katagori ketidakadilan yang tertua di dunia.  Inilah yang kemudian telah membawa penulis pada sikan penasaran untuk lebih memperdalam persoalan di atas dalam bentuk penelitian.

 

Gejala ketidakadilan yang penulis identifikasi di lapangan dalam hal ini  adalah sebagai berikut :

(1)   Pada tahun 2000 lalu, terdapat adanya seorang isteri yang diceraikan (cerai talak), dengan sejumlah hasil usaha (gono-gini) selama berumah tangga 15 tahun senilai hampir Rp. 125.000.000,00 (Seratus duapuluh lima juta). Dari kekayaan tersebut seharusnya sang siteri mendapat nilai kekayaan setengah dari harta gono-gini, sama dengan 62.500.000,00. Akan tetapi bahagian perempuan (isteri) tidak mendapat bahagian apapun dari gono-gini itu, kecuali hak iddah, mut’ah dan maskan. Seperti itulah ketidak adilan yang terjadi.

(2)   Pada tahun 2001, terjadi ketidak adilan terhadap seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Keduanya berumah tangga sejak zaman revolusiyahun 1947. Dalam perjalanan rumah tangganya sebagai seorang petani maju, suami isteri ini mampu memperoleh kekayaan bersama (gono-gini) mencapai Rp. 500.000.000,00  (Lima ratus juta rupiah), lima orang anak ; 2 laki-laki dan 3 perempuan. Dari nilai kekayaan tersebut, sang isteri tidak mendapat bahagian yang layak kecuali hanya mendapat 1/8 (tsumun) dari bahagian zaujah, yakni 1/8 x Rp. 500.000.000,00. Ketidak adilan nampak di sini, karena tirkah yang dibagikan semestinya dikurangi dahulu hak gono-gini sang isteri yang mencapai setengah dari harta kekayaan bersama selama lima puluh tahun lebih berumah tangga.

(3)   Dari contoh  ketidakadilan yang terjadi di masyarakat seperti dikemukakan di atas, dapat ditafsirkan sebagai salah satu bukti masih adanya ketidakadilan yang menimpa hak-hak harta bersama dalam tirkah dan gono-gini.

(4)   Korban yang paling mudah ditebak adalah kaum perempuan. Pada saat suatu perceraian dengan suaminya harus terjadi, pengorbanannya selama mendampingi mantan suaminya tidak pernah dihargai dan diperhitungkan.

(5)    Banyak para isteri yang menderita karena perlakuan sepihak seperti ini, sang isteri harus menerima apa adanya hanya sekitar hak-hak akibat perkawinan secara fikih; seperti mut’ah, belanja iddah, maskan, belanja anak, dan belanja hadonah. Sementara bahagian  yang tegas dari hak harta bersama seringkali dilalaikan oleh para pihak terkait ; termasuk mantan suami,  maupun tokoh masyarakat.

(6)     Selain dari pembagian harta bersama yang disebut gono-gini, perempuan (isteri almarhum) dirugikan pula dengan sistem pembagian waris. Yang memembuat sang isteri kehilangan haknya secara total. Karena pada saat penetapan harta pusaka (tirkah) ternyata hak isteri dari hasil usaha bersama tidak diperhitungkan.

(7)     Ketidakadilan terhadap kaum perempuan dalam keluarga memunculkan adanya fenomena ketidak adilan jender. Ketidak adilan terhadap kaum perempuan dalam wilayah hak-hak domestik dan pubik, karena penempatan kaum perempuan dalam bingkai seorang isteri yang harus “mengabdi”.

(8)     Kebersamaan dalam usaha keluarga dan ekonomi keluarga dianggap sebagai manifestasi kewajiban pengabdian dan penghambaan terhadap suami, wujud pelaksanaan kewajiban isteri selama berkeluarga. Fenomena inilah yang sesungguhnya menjadi salah satu indikator masih terdapatnya ketidakadilan yang menghilangkan kesetaraan jender, yakni tuntutan  kesamaan hak dan kewajiban antar suami-isteri serta perlakuan hukum yang sama manakala masing suami isteri menjadi janda atau duda; baik karena proses perceraian (janda/duda cerai) maupun karena kematian (janda/duda ditingal mati).

(9)     Tidak berjalannya implemtasi Undang-undang perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama dan harta pusaka belum sesuai dengan apa yang diharapkan, serta realitas masyarakat yang perempuan yang masih belum memiliki kecakapan pemahaman maupun tindakan yang sesuai prosedur hukum yang berlaku.

(10) Kurangnya pemahaman   tentang permasalahan  kesetaraan jender.

(11) Sulitnya membedakan tentang substansi  masalah perempuan yang dapat dipandang sebagai masalah jender.

(12) Belum bersentuhannya hak–hak harta bersama dan harta pusaka yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, dengan realitas yang ada di masyarakat.

(13) Belum memasyarakatnya pemahaman peraturan perundang-undangan tentang harta pusaka dan harta bersama di kalangan masyarakat.

(14) Sulitnya masyarakat dalam menerima perubahan hukum yang sesuai dengan kondisi mutakhir yang dibutuhkan masyarakat.

(15) Tidak adanya upaya sosialisai hukum yang optimal yang menginformasikan tentang  peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut harta bersama dan harta pusaka kepada masyarakat.

(16) Tidak adanya seminar atau lokakarya yang membahas hukum harta pusaka dan harta bersama dalam tatanan  hukum negara dan agama.

(17) Tidak adanya lembaga perantara (Organisai NGO) yang memfasilitasi kepentingan masyarakat dengan pihak berwenang.

 

Dari permasalahan yang telah  teridentifikasi sebagaimana tersebut di atas, penulis ingin membatasinya dengan bahasan masalah sebagai berikut :

  1. Aplikasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang bersangkutan dengan  Harta Bersama dan Harta Pusaka.
  2. Memahami Kondisi masyarakat dalam memahami,menyikapi dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yangh menyangkut Harta Bersama dan Harta Pusaka.
  3. Pendapat para ulama tentang hukum dan tata cara pelaksanaan Harta Bersama dan Harta Pusaka.
  4. Elastisitas pelaksanaan/eksikusi pembagian harta bersama (gono-gini) dan harta pusaka (tirkah/waris) di kalangan masyarakat.

 

KERANGKA PEMIKIRAN

Dukungan pemerintah RI terhadap tujuan konvensi mengenai Hubungan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi Wanita) yang dikemukakan dalam keterangan Pemerintah di DPR, Jakarta, 27 Februari 1984 antara lain menghapuskan diskriminasi dalam segala bentuk-bentuknya terhadap waria dan mengkin dalam terwujudnya prinsip-prinsip persamaan hak bagi wanita di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya.

Pendekatan yang terdiri atas langkah-langkah khusus agar perempuan mempunyai akses yang sama dan dapat menikmati manfaat ang sama dengan laki-laki terhdapa kesempatan dan peluang yang ada. Contoh: secara formal ditetapkan serta berasumsi perempuan dan laki-laki adalah sama, dengan akibat harus diperlakukan sama dan mempunyai kesempatan yang sama serta masing-masing akan melaksanakan kinerja yang sama pula, namun faktanya tidak demikian. Misalnya: kesempatan kerja malam hari bagi laki-laki dan perempuan adalah sama secara de yure, ternyata bagi perempuan belum tentu dapat memanfaatkan kesempatan kerja malam tersebut, karena harus menghadapi lingkungan sosial ang tidak sama, sebab fakta dalam masyarakat mengkondisikan bahwa perempuan tidak pada tempatnya bekerja di luar rumah pada malam hari karena menghindari pelecehan atau keadaan tidak aman bagi dirinya, sehingga perrempuan kalau toh keluar rumah pada waktu malam untuk bekerja akan menanggung resiko sendiri bila terjadi sesuatu terhadap dirinya. Kondisi semacam ini tidak akan terjadi pada laki-laki. Maka diperlukan pendekatan koreksi dimanan perusahaan harus menyediakan transportasi antar jemput bagi pegawai peempuan. Hal ini biasanya akan menambah pengeluaran (budget) perusahan, maka lebih baik perusahaan idak meneima pegawai perempuan.

Langkah untuk merealisasikan hak perempuan ialah dengan menghapus adanya perebedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan, misalkan : keharusan adanya perubahan pola piki dan tingkah laku sosial budaa terhadap perempuan, menghapuskan prasangka serta kebiasaan danpraktek yang bersifat diskriminatif (untuk tidak mengganggu perempuan yang jalan sendiri di malam hari).

Kewajiban pemerintah untuk mengembangkan kebijaksanaan dan peratuan berkaitan dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai persamaan substantif, hak yang sama dan persamaan legal standard antara laki-laki dan perempuan (misalnya: hak yang sama dalam keluarga, peluang kerja yang sama, pembeian gaji yang sama, kewarisan, kewarganegaraan, kesempatan di bidang politik).

Diharapkan adana komitmen bersama terhadap upaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perempuan dalam menghapuskan kendala-kendala yang menghalangi terwujudna kesetaraan dan keadilan gender. Perlu menyadari hal-hal apakah yang harus diubah untuk memungkinkan terwujudnya keadilan gender yang operasional? Rincian yang ada dalam konvensi wanita menggambarkan bahwa perubahan sosial budaa dan ekonomi serta politik harus terjadi dalam hampi semua bidang kehidupan dan kegiatan.

Dalam mewujudkan keadilan gender diperlukan kebijakan dengan mengadakan pembaharuan hukum, perubahan dan pembentukan undang-undang yang berperspektif gender.

1.  Arah pemerintah di bidang hukum yang tercantum dalam GBHN (TAP NO.IV/MPR/1999) 1999-2004. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat seta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianna dengan tuntutan refomasi melalui program legisiasi.

2.  Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasonal tanggal 19 Desember 2000.  Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan penialaian atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperolh kesempatan dan hak-hakna sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi  dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil tehadap laki-laki dan perempuan Analisa gender adalah proses yang dibangun secara sistematik untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumbe daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaanya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

 

Kenyatan yang dihadapi di sektor publik mengisyaratkan bahwa status dan nasib perempuan relatif tidak mengalami perubahan. Hal ini karena pengaruh ideologi gender.[1] Oleh karena itu, pemahaman dan analisis gender sangat diperlukan dalam melakukan analisa untuk memahami persoalan-persoalan ketidak adilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan gender dan perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidakadilan gender adalah akibat adanya gender yang dikontruksikan  secara sosial dan budaya. Ketidakadilan gender  termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, misalnya: subordinasi, marginalisasi, beban kerja lebih banyak, dan stereotipe.[2] Sesungguhnya perbedaan gender (gender differences) tidaklah  menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun persoalannya sesederhana yang dipikirkan, ternyata perbedaan gender tersebut tewlah melahirkan berbagai ketidakadilan  baik bagi laki-laki maupun perempuan.

 

a.  Gender dan marginalisasi perempuan

 

Bentuk manifestasi ketidakadilan gender adalah prose marginalisasi atau pemiskinan terhadap kaum perempuan. Marginalisasi atau disebut juga pemiskinan ekonomi. Ada beberapa mekanisme marginalisasi  kaum perempuan karena perbedaan gender. Dari segi sumbernya bisa berasal dari  kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender adalah adanya program di pabrik misalnya yang memfokuskan pada pekerja laki-laki. Sehingga hal ini menjembatani terjadinya ekploitasi  salah satu bentuk pemiskinan yang berakibat pada ketidakadilan gender.

 

  1. Gender dan subordinasi pekerjaan perempuan

 

Subordinasi adalah anggapan tidak penting dalam keputusan politik. Perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial. Hal ini disebabkan karena belum terkondisikannya konsep gender dalam masyarakat yang mengakibatkan adanya diskriminasi kerja bagi perempuan. Anggapan sementara perempuan itu irrasional atau emosional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, dan berakibat munculnyna sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Perempuan diidentikkan dengan jenis-jenis pekerjaan tertentu. Diskriminasi yang diderita oleh kaum perempuan pada sektor prosentase jumlah pekerja perempuan, penggajian, pemberian fasilitas, serta beberapa hak-hak perempuan yang berkaitan dengna kodratnyayang belum terpenuhi. Agar perempuan tidak tersubordinasi lagi, maka perempuan harus mengejar berbagai ketertinggalan dari lelaki untuk meningkatkan kemampuan kedudukan, peranan, kesempatan, dan kemandirian, serta ketahanan spirituilnya. Dengan demikian perempuan mampu berperan bersam laki-laki sebagai mitra sejajar yang selaras, serasi, seimbang yang ditujukan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bentuk subordinasi terhadap perempuan yang menonjol adalah bahwa semua pekerjaan yang dikategorikan sebagai reproduksi dianggap lebih rendah dan menjadi subordinasidari pekerjaan produksi yang dikuasai kaum lelaki. Hal ini menyebabkan banyak lelaki dan perempuan sendiri akhirnya menganggap bahwa pekerjaan domestik dan reproduksi lebih rendah dan ditinggalkan. Subordinasi terhadap jenis pekerjaan perempuan ini ternyata tidak hanya terjadi di rumah tangga, juga terproyeksi di tingkat masyarakat dan tempat pekerjaan (pabrik). Keyakinan gender ternyata ikut menyumbangkan diskriminasi terhadap posisi buruh perempuan dalam struktur perusahaan dan pabrik-pabrik. Bahkan terdapat indikasi yang kuat bahwa bias gender dalam bentuk subordinasi terhadap kaum perempuan ini juga terjadi di kalangan organisasi kaum buruh dan gerakan buruh, meskipun pada dasarnya merupakan gerakan untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi.

 

  1. Gender dan stereotipe atas pekerjaan perempuan

 

Stereotipi adalah pelabelan terhadap suatu kelompok atau jenis pekerjaan tertentu. Stereotipi adalah bentuk ketidakadilan. Secara umum stereotipi merupakan pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu, dan biasanya pelabelan ini selalu berakibat pada ketidakadilan, sehingga dinamakan pelabelan negatip. Hal ini disebabkan pelabelan yang sudah melekat pada laki-laki, misalnya laki-laki adalah manusia yang kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sedangkan perempuan adalah mahluk yang lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Dengan adanya pelabelan tersebut tentu saja akan muncul banyak stereotip  yang oleh masyarakat sebagai hasil hubungan sosial tentang perbedaan lelaki dan perempuan. Oleh karena itu, perempuan identik dengan pekerjaan-pekerjaan di rumah, maka peluang perempuan untuk bekerja di luar rumah sangat terbatas, bahkan ada juga yang berpendidikan tidak pernah menerapkan pendidikannya untuk mengaktualisasikan diri. Akibat adanya stereotipi (pelabelan) ini banyak tindakan-tindakan yang seolah-olah sudah merupakan kodrat. Misalnya: karena secara sosial budaya laki-laki mulai kecil biasanya terbiasa atau berlatih untuk menjadi kuat. Dan perempuan yang sudah terlanjur mempunyai label lemah lembut, maka perlakuan orang tua mendidik anak seolah-olah memang mengarahkan untuk terbentuknya perempuan yang lemah lembut.

 

  1. Gender dan kekerasan terhadap perempuan

 

Dalam hampir semua kelompok masyarakat, terdapat pembedaan tugas dan peran sosial atas laki-laki dan perempuan. Tanpa disadari, pembedaan tugas dan peran ini telah menghambat potensi dasar laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal. Realitas ini menunjukkan bagaimana jenis kelamin telah menghambat seseorang untuk mempelajari ilmu pengetahuan tertentu, mengembangkan bakat dan minat dalam bidang tertentu, dan sebagainya, semata-mata karena alasan bahwa hal itu lebih pantas (secara sosial dan budaya) bagi jenis kelamin tertentu. Jika diperhatikan bahwa kekerasan yang terjadi pada perempuan merupakan kekerasan yang disebabkan adanya keyakinan gender. Bentuk kekerasan ini tidak selalu terjadi antara laki-laki terhadap perempuan akan tetapi antara perempuan dan perempuan  atau bahkan antara perempuan dengan laki-laki. Meskipun  demikian  perempuan menjadi  lebih rentan  karena posisinya yang pincang di mata masyarakat  baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Posisi perempuan pada umumnya  dianggap lebih rendah dibanding laki-laki. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bahwa keyakinan gender adalah keyakinan yang mempercayai bahwa laki-laki dan perempuan secara sosial berbeda peran dan fungsinya. Mereka juga dibedakan dalam sifat dan karakternya. Konstruksi ini adalah bentukan masyarakat, karenanya keyakinan ini dapat berubaha dari masa ke masa bahkan konsepnya bisa berbeda dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya di berbagai belahan dunia. Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi  karena budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan. Kekerasan digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas, dan seringkali  hanya untuk menunjukkan bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan. Pada dasarnya kekerasan berbasis gender adalah refleksi dari sistem patriarki yang berkembang di masyarakat. Dalam hukum Perburuhan dapat diketahui bahwa perlindungan terhadap wanita sudah diatur sedemikian rupa walaupun masih tersebar dalam berbagai peraturan. Namun secara umum perlindungan wanita diatur dalam UU NO. 12 Tahun 1948 dan UU Nomor 14 Tahun 1969 dan UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan.[3]

 

 


[1] Bhasin Khamla. Feminisme dan Relevansinya. Jakarta: Gramedia. 1993

[2] Trisakti H & Sugiarti. Konsep dan Teknik Penelitian Gender. Malang: Universitas Muhamadiyah Press. 2002. Hlm. 15

[3] Keterlibatan perempuan dalam pasar kerja  merupakan tuntutan proses pembangunan. Lebih jauh lihat Tadjuddin Noor Effendi. “Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Gender”. Dalam Merekontruksi Realitas dengan  Perspektif Gender. Yogyakarta: Sekretariat Bersama  Perempuan Yogyakarta. 1997. Hlm. 162

Artikel Umum

PENINGKATAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH DI INDONESIA

Oleh : Jasmansyah, M.Pd

Dosen STAI Syamsul Ulum Gunungpuyuh Sukabumi

Kandidat Doktor Ilmu Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung


A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sedangkan misi pendidikan nasional adalah: (1)   mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2)meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;  (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional tersebut, diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini, kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan: (1) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik; (2)proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis;  (3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur; (4) berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; (5) tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal; (6) berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan  (7) terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Acuan dasar tersebut merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan   layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Dalam konteks Indonesia, madrasah adalah lembaga pendidikan yang berada dibawah Kementrian Agama (Kemenag RI). Secara harfiah, kata madrasah adalah sebagai tempat belajar para pelajar, atau tempat untuk memberikan pelajaran. Sedangkan Malik Fadjar berpendapat bahwa kata madrasah yang berasal dari bahasa Arab itu mempunyai konotasi dengan arti “sekolah”, sekalipun bentukan kata “sekolah” bukan murni produk bangsa Indonesia, tetapi dari bahasa asing, yaitu school atau scola. Sebab menurutnya madrasah mengandung arti tempat atau wahana bagi anak dalam mengenyam proses pembelajaran secara terarah, terpimpin dan terkendali.

Secara teknis, maka madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah. Hanya saja secara kultural madrasah lebih memiliki konotasi spesifik karena peserta didik mengalami pembelajaran tentang hal-ihwal agama dan keagamaan. Sebagai kelanjutannya, kata madrasah lebih dikenal sebagai sekolah agama.

Sebagai sekolah agama, karena secara sosiologis masyarakat muslim Indonesia tidak menterjemahkan kata “madrasah” ke dalam bahasa Indonesia, sehingga masyarakat lebih memahaminya sebagai lembaga pendidikan Islam, yakni “tempat untuk belajar agama” atau “tempat untuk memberikan pelajaran agama dan keagamaan”.

Secara kurikulum, antara madrasah yang berada dibawah kementrian Agama RI dan sekolah yang berada di kemetrian pendidikan  dan kebudayaan, tidak terlalu jauh berbeda. Secara muatan kurikulum, madrasah memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh sekolah umum. Kelebihan dimaksud adalah adanya penambahan jumlah pelajaran agama yang tidak dimiliki oleh sekolah umum. Jika dilihat dari struktur kurikulum, sekolah umum (SD-SLTA) pelajaran agama hanya 2 jam/perminggu yaitu PAI. Sedang di madrasah memiliki beberapa pelajaran agama, seperti : Fiqih, Qur’an Hadits, Aqidah Akhlaq, BTQ, dll. Bahkan, tak sedikit lembaga pendidikan Islam (Madrasah) yang memasukkan kurikulum salafi, seperti Nahwu, Shoref, Balagoh, Arud, Hadits, dll dalam struktur kurikulumnya. Ini menunjukkan bahwa antara sekolah umum dan madrasah masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Persoalannya, bagaimana  pengelola lembaga pendidikan tersebut memiliki visi, visi dan tujuan yang baik, sehingga bisa menghasilkan lembaga pendidikan (Madrasah) yang berkualitas, baik secara akdemik (kognitif), non akademik dan sikap/prilaku (afektif).

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam kini ditempatkan sebagai pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Munculnya SKB tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri dalam Negeri) menandakan bahwa eksistensi madrasah sudah cukup kuat beriringan dengan sekolah umum. Di samping itu, munculnya SKB tiga menteri tersebut juga dinilai sebagai langkah positif bagi peningkatan mutu madrasah baik dari status, nilai ijazah maupun kurikulumnya (Malik Fadjar, 1998). Di dalam salah satu diktum pertimbangkan SKB tersebut disebutkan perlunya diambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah agar lulusan dari madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi

Dari latar belakang diatas, kami mencoba menggali dan mencari serta mengkaitkan berbagai teori dalam praktek pendidikan, sehingga lembaga-lembaga pendidikan Islam (madrasah) mampu bersaing secara kualitas dengan sekolah-sekolah umum, yang notabene di kelola oleh pemerintah (negeri).

 

B. Kondisi Riil Kualitas Pendidikan di Indonesia

Melihat kondisi real yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia, kini kita sering menemukan berbagai macam celotehan pendapat-pendapat warga Negara yang begitu abstrak mengenai system pendidikan yang sedang dianut oleh Indonesia. Ujian Negara (UN), mungkin merupakan salah satu hal yang cukup disoroti banyak pihak, pelaksanaannya yang masih controversial dan semu dimata para guru dan wali murid. Sehingga memunculkan banyak gugatan tentang penghapusan UN yang selama ini menjadi momok serius bagi setiap siswa, untuk tidak diselenggarakan secara Nasional yang ditangani Kemendikbud. Namun standarisasi penilaian dan kelulusan siswa diserahkan sepenuhnya kepada guru yang bertindak sebagai ‘orang tua’ mereka dalam habitat sekolah.

Rasanya pemerintah tidak terlalu berlebihan jika pelaksanaan UN tetap dilaksanakan. Karena secara kualitas Negara kita sangat rendah mutu pendidikannya, dibandingkan dengan negera-negara lain didunia. Karena, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu perlu peran serta seluruh masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia.  Berdasarkan data hasil survei tentang Human Development Index (HDI) oleh United Nation Development Program atau UNDP (Brodjonegoro, dalam Pikiran Rakyat, 28 Oktober, 2005), menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat 113 dari 177 negara didunia.

Kualitas pendidikan tinggi Indonesia pun masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga kita. Dilihat dari survei Times Higher Education Supplement (THES) 2006, perguruan tinggi Indonesia baru bisa menjebol deretan 250 yang diwakili Universitas Indonesia. Kualitas ini berada di bawah prestasi Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) yang menempati urutan 185.

Implikasi kualitas pendidikan rendah ini terhadap sumber daya manusia sangat jelas. Kemampuan SDM Indonesia jauh tertinggal. Hal ini dapat dilihat dari hasil riset Ciputra yang menyatakan bahwa Indonesia hanya baru mempunyai 0,18% pengusaha dari jumlah penduduk, sedangkan syarat untuk menjadi negara maju minimal 2% dari jumlah penduduk harus ada pengusaha. Sekarang Singapur sudah mempunyai 7% dan Amerika Serikat 5% dari jumlah penduduk.

Dampak yang lain dari rendahnya kualitas pendidikan dapat dilihat dari Human Development Index (HDI) Indonesia. Menurut laporan United Nation Development Programe/UNDP HDI pada tahun 2007 dari 177 negara yang dipulikasikan HDI Indonesia berada pada urutan ke-107. Indonesia memperoleh indeks 0,728. Di kawasan ASEAN Indonesia menempati urutan ke-7 dari sembilan negara ASEAN yang dipublikasikan. Peringkat teratas di ASEAN adalah Singapura dengan HDI 0,922, disusul Brunei Darussalam 0,894, Malaysia 0,811, Thailand 0,781, Filipina 0,771, dan Vietnam 0,733. Sedangkan Kamboja 0,598 dan Myanmar 0,583 berada di bawah HDI Indonesia.

 

C. Kondisi kekinian Keberadaan Madrasah di Indonesia

Di tengah tingginya tuntutan peningkatan kualitas pada semua jenjang pendidikan, keberadaan madrasah dari jenjang MI/MTs/MA saat ini sangat memprihatinkan. Itu antara lain terlihat dari sisi ketersediaan guru, status guru, kondisi ruang belajar dan tingkat pembiayaan. Dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum, keberpihakan negara terhadap madrasah selama ini sangat senjang.

Secara kuantitas, kelemahan di bidang tenaga pendidikan madrasah terlihat dari jumlah guru yang kurang memadai. Bahkan di sebagian besar madrasah sering terjadi kekurangan tenaga guru yang disebab­kan karena seringnya terjadi pergantian guru. Tambal sulam guru di madrasah merupakan satu kelaziman, mengingat status guru yang mengajar sebagian besar merupakan guru tidak tetap atau guru honorer dengan gaji yang sangat kecil. Rendahnya tingkat kesejahteraan guru madrasah ini, berdampak pada tingkat disiplin guru yang juga rendah, sehingga dengan seenaknya mereka meninggalkan tugasnya mengajar jika mendapatkan pekerjaan lain yang lebih bagus.

Dalam pandangan masyarakat juga telah berkembang berita kurang sedap tentang kebanyakan madrasah, dari kondisi fisiknya yang kurang bersih, kualitas gurunya yang dipertanyakan, sampai dengan rendahnya mutu pendidikan yang melekat pada madrasah itu sendiri. Menurut data kemenag, dari 63 ribu lebih madrasah di Indonesia, sudah 53 persen yang terakreditasi dan dikatakan berkualitas. Sementara sisanya sebanyak 47 persen belum terakreditasi (kemenag : 2012).

Apakah semua madrasah di Indonesia lulusannya bermutu rendah? Tentunya tidak! Ada madrasah, dalam hal ini madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), dan madrasah aliyah (MA) yang mutu lulusannya cukup memadai. Ada lulusan MI yang mutunya lebih bagus daripada lulusan SD pada umumnya; lulusan MTs yang dipuji masyarakat; bahkan ada lulusan MA yang kualitas lulusanya diakui oleh berbagai perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri. Meskipun demikian hal ini sifatnya kasuistis, artinya tidak dapat diberlakukan pada madrasah-madrasah pada umumnya.

Harus diakui bahwa madrasah mempunyai nilai-nilai positif di samping tentunya berbagai kelemahan yang perlu dibenahi. Salah satu kelemahan madrasah karena perkembangan historisnya serta perkembangan juridis dari lembaga-lembaga tersebut telah menghasilkan mutu yang masih rendah serta manajemennya yang masih perlu dibenahi. Namun banyak nilai yang merupakan jiwa madrasah yang sungguh sesuai dengan cita-cita pendidikan masa depan. Di dalam usaha untuk mem­bangun suatu masyarakat demokratis serta mengikutsertakan masyarakat secara optimal di dalam penyelenggaraan dan pengaturan kehidupan bermasyarakat, maka lembaga pen­didikan madrasah merupakan contoh hidup yang perlu di­aktualisasikan.

 

D. Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Mutu Pendidikan di Indonesia

Mencermati rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, banyak sekali factor penyebabnya. Sebagaimana dikutuf dari http://manajemenmututerpaduku. wordpress.com, beberapa penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Ada tujuh faktor penyebab rendahnya kualitas mutu pendidikan yaitu:

1. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education function atau input-output analisys yang tidak dilaksanakan secara konsekuen.

Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Masalah input antara lain: rendahnya prestasi siwa, rendahnya sarana dan prasarana, rendahnya pembangunan infrastruktur

2. Efektifitas Pendidikan di Indonesia

Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajardengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna.

3. Efisiensi pengajaran di Indonesia

Efisiensi adalah bagaimana menghasilkan efektifitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih “murah”. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Konsep efisiensi akan tercipta jika keluaran yang diinginkan dapat dihasilkan secara optimal dengan hanya masukan yang relatif tetap, atau jika masukan yang sekecil mungkin dapat menghasilkan keluaran yang optimal. Konsep efisiensi sendiri terdiri dari efisiensi teknologi dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknologis diterpakan dalam pencapaian kuantitas keluaran secara fisik sesuai dengan ukuran hasil yang sudah ditetapkan. Efisiensi ekonomis tercipta jika ukuran nilai kepuasan atau harga sudah diterapkan terhadap keluaran.

Beberapa masalah efisiensi pengajaran diIndonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu pengajaran, mutu pengajar meliputi kompetensi, sertifikasi guru yang belum berdampak nyata terhadap mutu pendidikan, lemahnya sistem numerasi pembayaran gaji tambahan guru, disparitas distribusi guru

4. Seringnya terjadi perubahan kurikulum

Sistem pendidikan yang baik juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pendidikan di Indonesia. Sangat disayangkan juga satuan pendidikan kita berubah-ubah sehingga membingungkan pendidik dan peserta didik. Dalam beberapa tahun belakangan ini, kita menggunakan sistem pendidikan kurikulum 1994, kurikulum 2004, KBK dan KTSP. Bahkan saat ini, pemerintah sedang melakukan uji public atas pembelakuan kurikulum 2013. Perubahan kurikulum tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan, khususnya para pelaksana pendidikan di lapangan. Kurikulum yang sedang berjalan saja berlum sepenuhnya terimplemntasi secara total, sehingga efektifitasnya belum diketahui. Untuk dapat memahami kurikulum baru, tentu tidak bias dalam waktu yang sangat singkat. Dibutuhkan waktu, biaya, perangkat yang cukup untuk dapat dilaksanakan sesuai standar yang ditentukan.

5. Ketidaksiapan daerah dalam penyelenggaraan otonomi pendidikan (desantrilistik)

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan yang telah memasuki tahun kesembilan belum menciptakan manajemen pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien. Hal ini terlihat pada: sistem alokasi dana, kontribusi pemerintah daerah

6. Standarisasi pendidikan di Indonesia

Standar dan kompetensi dalam pendidikan formal maupun informal terlihat hanya keranjingan terhadap standar dan kompetensi. Kualitas pendidikan diukur oleh standar dan kompetensi didalam berbagai versi. Tinjauan terhadap standarisasi dan kompetensi untuk meningkatkan mutu pendidikan akhirnya membawa kami kedalam pengungkapan adanya bahaya yang tersembunyi yaitu kemungkinan adanya pendidikan yang terkungkung oleh standar kompetensi saja sehingga kehilangan makna dan tujuan pendidikan tersebut.

Menurut Prof. Dr. Made Pidarta, ada dua factor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, khususnya di Indonesia yaitu:

  1. Faktor internal, meliputi jajaran dunia pendidikan baik itu Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan,Dinas Pendidikan daerah, dan juga sekolah yang berada di garis depan.D alam hal ini, interfensi dari pihak-pihak yang terkait sangatlah dibutuhkan agar pendidikan senantiasa selalu terjaga dengan baik.
  2. Faktor eksternal, adalah masyarakat pada umumnya.Dimana,masyarakat merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan yaitu sebagai objek dari pendidikan.

Sedangkan yang menyebabkan kualitas pendidikan kita rendah, disebabkan oleh banyak faktor, antara lain :

1. Rendahnya Kualitas Sarana Fisik

Untuk sarana fisik misalnya,banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak,kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah,buku perpustakaan tidak lengkap.Sementara laboraturium tidak standar,pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya.Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri,tidak memiliki perpustakaan,tidak memiliki laboraturium dan sebagainya.

2. Rendahnya Kualitas Guru

Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan.Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran,melaksanakan pembelajaran,menilai hasil pembelajaran,melakukan pembimbingan,melakukan pelatihan,melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.

3. Rendahnya Kesejahteraan Guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan pendapatan yang rendah, terang saja banyak guru terpaksa melakukan  pekerjaan  sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya. Namun, sejak tahun tahun 2007 yang lalu, kesejahtraanguru sudah mulai diperhatikan dengan keluarnya UU Guru dan Dosen. Berdasarkan UU tersebut, guru dan dosen diberlakukan sertifikasi profesi, dan diberikan tunjangan sertifikasi guru/dosen sebesar 1 (satu) kali gaji pokok. Demikian juga dengan guru/dosen honor di sekolah/madrasah swasta diberlakukan hal yang sama.

Dalam UU 14 tentang Guru dan Dosen, pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa  Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sedangkan ayat 2 dari pasal 16 menyatakan bahwa  Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

4. Rendahnya Prestasi Siswa

Dengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru) pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan.
Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran.Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda. Selain itu, hasil studi The Third International Mathematic and Science Study-Repeat-TIMSS-R,1999 (IEA,1999) memperlihatkan bahwa,diantara 38 negara peserta, prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia berada pada urutan ke-32 untuk IPA,ke-34 untuk matematika.Dalam dunia pendidikan tinggi menurut majalah Asia Week dari 77 universitas yang di survey di asia pasifik ternyata 4 universitas terbaik di Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-61,ke-68,ke-73,dank e-75.

5. Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas  pada tingkat sekolah dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jendral Binbaga Departemen  Agama tahun 2000 menunjukkan angka partisipasi murni (AMP) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa) pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi . angka partisipasi murni pendidikan di SLTPmasih rendah yaitu 54,8% (9,4 juta siswa).

 

 

6.Rendahnya Relevansi Pendidikan dengan kebutuhan

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Data BAPPENAS (1996) yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukkan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusa SMU sebesar 25,47 %,Diploma / SO sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%. Adanya ketidak serasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.

7. Mahalnya biaya  pendidikan

Pendidikan bermutu itu mahal, kalimat ini yang sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan  masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari tamn kanak – kanak (TK) hingga perguruan tinggi (PT) membuat masyarakat miskin  tidak boleh sekolah.

 

E. Definisi dan Karakteristik Mutu dan Manajemen Mutu Terpadu (TQM)

E.1. Definisi Mutu dan Manajemen Mutu Terpadu (TQM)

Beberapa konsep mutu yang diutarakan oleh Prof. Dr. H. Abdul Hadis, M.Pd, dan Prof. Dr. Hj. Nurhayati B, M. Pd, dalam bukunya Manajemen Mutu Pendidikan (2010:84) menurut para ahli yaitu:

  1. Menurut Juran (1993), mutu produk ialah kecocokan  penggunaan produk (fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan pengguna produk tersebut didasarkan atas lima ciri utama yaitu (1) teknologi; yaitu kekuatan; (2) psikologis, yaitu rasa atau status; (3) waktu, yaitu kehandalan; (4) kontraktual, yaitu ada jaminan; (5) etika, yaitu sopan santun (Juran, 1993)
  2. Menurut Crosby (1979:58) mutu ialah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan, standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi (Crosby, 1979:58)
  3. Menurut Deming (1982:176) mutu ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai pangsa pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen merasa puas, maka mereka akan setia dalam membeli produk perusahaan baik berupa barang maupun jasa.
  4. Menurut Feigenbaum (1986:7) mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer satisfication). Suatu produk dianggap bermutu apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen atas produk yang dihasilkan.
  5. Garvi dan Davis (1994) menyatakan mutu ialah suatu kondisi yang berhubungan dengan produk , tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan

Dari beberapa konsep mutu yang diutarakan oleh para ahli, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mutu merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan terhadap sebuah produk.

Beberapa definisi mengenai Manajemen Mutu Terpadu (TQM) Pendidikan menurut para ahli yaitu:

  1. Manajemen Mutu Terpadu (TQM) Pendidikan menurut Edward Sallis adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya, saat ini dan untuk masa yang akan datang.
  2. Manajemen Mutu Terpadu menurut Fandy Tjiptono & Anastasia Diana (1995) ialah suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan terus menerus atas jasa, manusia, produk, dan lingkungan.
  3. Menurut West – Burnham (1997) Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan ialah semua fungsi dari organisasi sekolah kedalam falsafah holistis yang dibangun berdasarkan konsep mutu, kerja tim, produktivitas, dan prestasi serta kepuasan pelanggan.

E.2. Karakteristik Mutu

Menurut Husaini Usman (2009) dalam bukunya Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, mengatakan bahwa mutu memiliki 13 karakteristik seperti berikut ini:

  1. Kinerja (performa): berkaitan dengan aspek fungsional sekolah. Misalnya: kinerja guru dalam mengajar baik, memberikan penjelasan meyakinkan, sehat dan rajin mengajar, dan menyiapkan bahan pelajaran lengkap. Pelayanan administratif dan edukatif sekolah baik yang ditandai hasil belajar tinggi, lulusannya banyak, putus sekolah sedikit, dan yang lulus tepat waktu banyak. Akibat kinerja yang baik maka sekolah tersebut menjadi sekolah favorit.
  2. Waktu wajar (timeliness): selesai dengan waktu yang wajar. Misalnya: memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu. Waktu ulangan tepat. Batas waktu pemberian pekerjaan rumah wajar. Waktu untuk guru naik pangkat wajar.
  3. Handal (reliability): usia pelayanan prima bertahan lama. Misalnya: pelayanan prima yang diberikan sekolah bertahan dari tahunke tahun, mutu sekolah tetap bertahan dari tahun ke tahun. Sebagai sekolah favorit bertahan dari tahun ke tahun. Sekolah menjadi juara tertentu bertahan dari tahun ke tahun. Guru jarang sakit. Kerja keras guru bertahan dari tahun ke tahun.
  4. Daya tahan (durability): tahan banting. Misalnya: meskipun krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan, tidak tutup. Siswa dan guru tidak putus asa dan selalu sehat
  5. Indah (aestetics). Misalnya: eksterior dan interior sekolah ditata menarik. Taman ditanami bunga dan terpelihara dengan baik. Guru-guru membuat media pendidikan yang menarik. Warga sekolah berpenampilan rapi.
  6. Hubungan manusiawi (personal interface): menjunjung tinggi nilai-nilai
    moral dan profesionalisme.Misalnya: warga sekolah saling menghormati, baik warga intern maupun ektern sekolah, demokratis, dan menghargai profesionalisme.
  7. Mudah penggunaannya (easy of use). Sarana dan prasarana dipakai.Misalnya: aturan-aturan sekolah mudah diterapkan. Buku-buku perpustakaan mudah dipinjam dan dikembalikan tepat waktu. Penjelasan guru di kelas mudah dimengerti siswa. Contoh soal mudah dipahami. Demonstrasi praktik mudah diterapkan siswa.
  8. Bentuk khusus (feature): keunggulan tertentu.Misalnya: sekolah ada yang unggul dengan hampir semua lulusannya diterima di universitas bermutu. Unggul dengan bahasa Inggrisnya. Unggul dengan penguasaan teknologi informasinya (komputerisasi). Ada yang unggul dengan karya ilmiah kesenian atau olahraga.
  9. Standar tertentu (conformance to specification): memenuhi standar tertentu.Misalnya: sekolah sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekolah sudah memenuhi standar minimal ujian nasional atau sekolah sudah memenuhi ISO 9001:2000 atau sekolah sudah memenuhi TOEFL dengan skor 650.
  10. Konsistensi (Consistency): keajegan, konstan, atau stabil.Misalnya: Mutu sekolah dari dahulu sampai sekarang tidak menurun seperti harus mengatrol nilai siswa-siswanya. Warga sekolah konsisten antara perkataan dengan perbuatan. Apabila berkata tidak berbohong, apabila berjanji ditepati, dan apabila dipercaya tidak mengkhianati.
  11. Seragam (uniformity): tanpa variasi, tidak tercampur. Misalnya: sekolah menyeragamkan pakaian sekolah dan pakaian dinas. Sekolah melaksanakan aturan, tidak pandang bulu atau pilih kasih.
  12. Mampu melayani (serviceability): mampu memberikan pelayanan prima.. Misalnya: sekolah menyediakan kotak saran dan saran-saran yang masuk
    mampu dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sekolah mampu memberikan pelayanan primanya kepada pelanggan sekolah sehingga semua pelanggan merasa puas.
  13. Ketepatan (Accruracy): ketepatan dalam pelayanan. Misalnya: Sekolah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan sekolah, guru-guru tidak salah dalam menilai siswa-siswanya. Semua warga sekolah bekerja dengan teliti. Jam Belajar di sekolah berlangsung tepat waktu.

E.3. Karakteristik Manajemen Mutu Terpadu (TQM)

Goetsch dan Davis (1994) mengungkapkan sepuluh unsur utama (karakteristik) total quality management, sebagai berikut:

  1. Fokus Pada Pelanggan. Dalam TQM, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal merupakan driver. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas manusia, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa.
  2. Obsesi Terhadap Kualitas. Dalam organisasi yang menerapkan TQM, penentu akhir kualitas pelanggan internal dan eksternal. Dengan kualitas yang ditetapkan tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan tersebut.
  3. Pendekatan Ilmiah. Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan TQM, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Dengan demikian data diperlukan dan dipergunakan dalam menyusun patok duga (benchmark), memantau prestasi, dan melaksanakan perbaikan.
  4. Komitmen jangka Panjang. TQM merupakan paradigma baru dalam melaksanakan bisnis. Untuk itu dibutuhkan budaya perusahaan yang baru pula. Oleh karena itu komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan TQM dapat berjalan dengan sukses.
  5. Kerja sama Team (Teamwork). Dalam organisasi yang menerapkan TQM, kerja sama tim, kemitraan dan hubungan dijalin dan dibina baik antar karyawan perusahaan maupun dengan pemasok lembaga-lembaga pemerintah, dan masyarakat sekitarnya.
  6. Perbaikan Sistem Secara Berkesinambungan
  7. Setiap poduk atau jasa dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Oleh karena itu, sistem yang sudah ada perlu diperbaiki secara terus menerus agar kualitas yang dihasilkannya dapat meningkat.
  8. Pendidikan dan Pelatihan. Dalam organisasi yang menerapkan TQM, pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang fundamental. Setiap orang diharapkan dan didorong untuk terus belajar, yang tidak ada akhirnya dan tidak mengenal batas usia. Dengan belajar, setiap orang dalam perusahaan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian profesionalnya.
  9. Kebebasan Yang Terkendali. Dalam TQM, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan unsur yang sangat penting. Hal ini dikarenakan unsur tersebut dapat meningkatkan "rasa memiliki" dan tanggung jawab karyawan terhadap keputusan yang dibuat. Selain itu unsur ini juga dapat memperkaya wawasan dan pandangan dalam suatu keputusan yang diambil, karena pihak yang terlibat lebih banyak. Meskipun demikian, kebebasan yang timbul karena keterlibatan tersebut merupakan hasil dari pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan baik.
  10. Kesatuan Tujuan. Agar TQM dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Namun hal ini tidak berarti bahwa harus selalu ada persetujuan atau kesepakatan antara pihak manajemen dan karyawan mengenai upah dan kondisi kerja.
  11. Adanya Keterlibatan dan Pemberdayaan Karyawan. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan merupakan hal yang penting dalam penerapan TQM. Pemberdayaan bukan sekedar melibatkan karyawan tetapi juga melibatkan mereka dengan memberikan pengaruh yang sungguh berarti.

F. Indikator sekolah/Madrasah berkualitas

Sekolah/Madrasah yang memiliki mutu baik, tentu akan menjadi menjadi tool untuk mempercepat meningkatkanya kualitas pendidikan di Indonesia.  Sekolah/madrasah berkualitas akan menghasilkan lulusan (output) yang memiliki daya saing tinggi, mampu berkompetensi di dunia global, yang pada akhirnya akan menjadi salah satu satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pemerintah telah memberikan rambu-rambu, bagaimana menciptakan sekolah/madrasah yang memiliki kualitas baik. Salah satunya adalah dengan menerbitkan  Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi acuan minimal kualitas pendidikan. Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, adalah sbb :

1.Standar Isi

Standar isi pendidikan adalah mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat krangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. Sekolah/madrasah akan terlihat bagaimana lembaga tersebut mengimplementasikan standar isi dalam proses pembelajaran.

 

 

2.Standar Proses

Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar komptensi lulusan. Dalam proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, memotivasi, menyenangkan, menantang, mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologinya. Dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.

3.Standar Sarana dan Prasarana

Standar prasarana dan sarana pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan minimal tentang lahan, ruang kelas, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, perabot, alat dan media pendidikan, buku, dan sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

4.Standar Kompetensi Kelulusan

Standar kompetensi lulusan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

5.Standar Kompetensi Pengelolaan

Standar Pengelolaan pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, atau nasional agar tercapai efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan. Pengelolaan SDSN menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam perencanaan program, penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, pendayagunaan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, penilaiyan kemajuan hasil belajar, dan pengawasan.

 

 

6.Standar Kompetensi Pembiayaan

Standar pembiayaan mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan. Hampir bisa dipastikan, sekolah yang belum memnuhi standar ini akan sulit untuk bersaing guna memperoleh sekolah yang bermutu. Karena, sekolah yang bermutu artinya sekolah/madrasah yang memilki guru berkualitas, fasilitas lengkap dan memadai, dsb. Guru akan bekerja secara professional, berinovasi, berkreasi jika ditunjang dengan biaya yang cukup. Proses belajar akan bisa terlaksana dengan ideal apabila sarana pendukung pembelajaran tersedia. Semua itu tentunya membutuhkab biaya yang tidak sedikit.

7.Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Pendidik

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan pra jabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Kompetensi adalah tingkat kemampuan minimal yang harus dipenuhi seorang pendidik untuk dapat berperan sebagai agen pembelajaran.

8.Standar Kompetensi Penilaian

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaan prestasi belajar peserta didik. Penilaan hasil belajar peserta didik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2007. Karena untuk mengukur keberhasilan semua lembaga pendidikan, dibutuhkan sebuah evaluasi yang berkesinambungan. Penilaian yang baik adalah penilaian yang dapat mengukur apa yang hendak diukur (realibilitas). Sekolah yang menerapkan system penilaian yang baik, akan dapat memotivasi semangat belajar peserta didik. Karena, ada kecendrungan peserta didik di Indonesia akan mau mempersiapkan diri dengan baik jika dievaluasi dan diberikan penilaian secara objek dan terbuka.

 

G. Kendala dan Implementasi Mutu Dalam Dunia Pendidikan Madrasah

Salah satu masalah yang sangat dominan seperti yang telah diungkap dalam pendahuluan adalah kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Untuk itu peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Secara garis besar ada dua faktor utama yang menyebabkan perbaikan mutu pendidikan di Indonesia masih belum atau kurang berhasil yaitu:

1. Strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan ( sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh teori education production function (Hanushek, 1979,1981) tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri.

2. Pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa komleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.

Sebelum membahas lebih jauh, ada beberapa masalah mutu pendidikan yang diutarakan oleh Deming yang secara garis besar dikelompokkan menjadi dua hal yaitu :

1.    Kendala mutu pendidikan secara umum

a.    Desain kurikulum yang lemah,

b.    Bangunan yang tidak memenuhi syarat,

c.    Lingkungan kerja yang buruk,

d.    Sistem dan prosedur yang tidak sesuai,

e.    Jadwal kerja yang serampangan,

f.     Sumber daya yang kurang, dan

g.    Pengembangan staf yang tidak memadai.

 

 

 

2.    Kendala mutu pendidikan secara khusus

  1. Prosedur dan aturan yang tidak diikuti atau ditaati,
  2. Anggota individu staf yang tidak memiliki skil, pengetahuan dan sifat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru atau manajer pendidikan.
  3. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan anggota,
  4. Kurangnya motivasi,
  5. Kegagalan komunikasi, dan
  6. Kurangnya sarana dan prasarana yang memenuhi.

 

Selain hal-hal di atas beberapa faktor lain yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata.

  1. Pertama, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berori- entasi pada keluaran atau hasil pendidikan terlalu memusatkan pada masukan dan kurang memperhatikan proses pendidikan.
  2. Kedua, penyelengaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan kepada keputusan birokrasi dan seringkali kebijakan pusat terlalu umum dan kurang menyentuh atau kurang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah setempat. Di samping itu segala sesuatu yang terlalu diatur menyebabkan penyelenggara sekolah kehilangan kemandirian, insiatif, dan kreativitas. Hal tersebut menyebabkan usaha dan daya untuk mengembangkan atau meningkatkan mutu layanan dan keluaran pendidikan menjadi kurang termotivasi.
  3. Ketiga, peran serta masyarakat terutama orangtua siswa dalam penyeleng- garaan pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan dana. Padahal peranserta mereka sangat penting di dalam proses pendidikan antara lain pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka perlu adanya manajemen yang tepat untuk menangani hal-hal  tersebut. Berikut ini akan dibahas beberapa alternatif penanganan masalah pendidikan seperti yang telah dibahas diatas.

 

H. Upaya-upaya yang dilakukan untuk Meningkatkan mutu Pendidikan di Madrasah

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara dinamis dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan berbagai faktor yang berkaitan dengannya, dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Program peningkatan kualitas pendidikan adalah tercapainya tujuan pendidikan nasional secara substantif, yang diwujudkan dalam kompetensi yang utuh pada diri peserta didik, meliputi kompetensi akademik atau modal intelektual, kompetensi sosial atau modal sosial dan kompetensi moral atau modal moral (Zamroni, 2005: 1). Ketiga modal dasar ini merupakan kekuatan yang diperlukan oleh setiap bangsa untuk mampu bersaing dalam era global.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti halnya pengembangan dan penyempurnaan kurikulum, pengembangan materi pembelajaran, perbaikan sistem evaluasi, pengadaan buku dana alat-alat pelajaran, perbaikan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta peningkatan mutu pimpinan sekolah (Depdiknas, 2001: 3). Namun demikian, upaya tersebut sampai sekarang belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Kualitas pendidikan dipengaruhi beberapa faktor, seperti: guru, siswa, pengelola sekolah (Kepala Sekolah, karyawan dan Dewan/Komite Sekolah), lingkungan (orangtua, masyarakat, sekolah), kualitas pembelajaran, dan kurikulum (Edy Suhartoyo. 2005: 2). Hal serupa juga disampaikan oleh Djemari Mardapi (2003: 8) bahwa usaha peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaian.

Meningkatnya kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Usaha peningkatan kualitas pendidikan akan berlangsung dengan baik manakala didukung oleh kompetensi dan kemauan para pengelola pendidikan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus menuju kearah yang lebih baik. Dengan demikian, inovasi pendidikan secara berkesinambungan dalam program pendidikan termasuk program pembelajaran merupakan tuntutan yang harus segera dilaksanakan. Sistem pembelajaran sebagai bagian integral dari sistem kegiatan pendidikan, merupakan fenomena yang harus diperbaiki dan dikembangkan oleh pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan. Hal ini menyangkut kurikulum, metode, media pengajaran, materi pengajaran, kualitas pengajar, evaluasi pembelajaran, dan lain sebagainya sehingga tercipta system pengajaran yang baik dan berorientasi ke masa depan.

Dengan demikian perlu dikembangkan prinsip-prinsip belajar yang berorientasi pada masa depan, dan menjadikan peserta didik tidak hanya sebagai objek belajar tetapi juga subjek dalam belajar. Pendidikan tidak lagi berpusat pada lembaga atau pengajar yang hanya akan mencetak para lulusan yang kurang berkualitas, melainkan harus berpusat pada peserta didik sebagai pusat belajar dengan memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk bersikap kreatif dan mengembangkan diri sesuai dengan potensi intelektual yang dimilikinya.

Setiap program kegiatan, baik program pendidikan maupun non pendidikan, seharusnya diikuti dengan kegiatan evaluasi. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk menilai apakah suatu program terlaksana sesuai dengan perencanaan dan mencapai hasil sesuai yang diharapan atau belum. Berdasarkan hasil evaluasi akan dapat diketahui hal-hal yang telah dicapai, apakah suatu program dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Setelah itu kemudian diambil keputusan apakah program tersebut diteruskan, direvisi, dihentikan, atau dirumuskan kembali sehingga dapat ditemukan tujuan, sasaran dan alternatif baru yang sama sekali berbeda dengan format sebelumnya. Agar dapat menyusun program yang lebih baik, maka hasil evaluasi program sebelumnya dapat dijadikan sebagai acuan pokok.

Ditinjau dari sasaran yang ingin dicapai, evaluasi bidang pendidikan dapat dibagi menjadi dua, yakni evaluasi yang bersifat makro dan mikro. Evaluasi makro sasarannya adalah program pendidikan yang direncanakan dan tujuannya adalah untuk memperbaiki bidang pendidikan. Sedangkan evaluasi mikro sering digunakan di level kelas. Di sini, sasaran evaluasi mikro adalah program pembelajaran di kelas dan yang menjadi penanggungjawabnya adalah guru untuk sekolah atau dosen untuk perguruan tinggi (Djemari Mardapi, 2000: 2).

Guru memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan program pembelajaran, sedangkan sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan guru. Dalam pada itu, salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui program pembelajaran, dan evaluasi merupakan salah satu faktor penting program pembelajaran. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut, pelaksanaan evaluasi harus menjadi bagian penting dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Di samping evaluasi berguna bagi pimpimam sekolah sebagai upaya untuk memotret system pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya, evaluasi juga dapat menumbuhkan minat dan motivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi, dan juga untuk mendorong guru agar lebih meningkatkan kinerja dalam berkarya sebagai pendidik profesional. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya terfokus pada penilaian hasil belajar semata, melainkan pula perlu didasarkan pada penilaian terhadap input maupun proses pembelajaran itu sendiri. Dalam konsepsi ini, optimalisasi sistem evaluasi mempunyai dua makna, yakni sistem evaluasi yang memberikan informasi yang optimal, dan manfaat yang dicapai dari evaluasi tersebut Djemari Mardapi (2003: 12).

 

 

 

 


Daftar Pustaka:

Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Press. 1995, hal. 989

A. Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernitas. Bandung: Mizan, 1999, hal. 18-19

Depag. RI, Sejarah Perkembangan Madrasah. Jakarta: Depag RI, 2000

H. Maksum, Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Depag RI, Sejarah Perkembangan Madrasah. Jakarta: Depag RI, 2000

 

Ismail, Penjaminan Mutu Pendidikan Madrasah Melalui Akreditasi, http://ismails3ip.staff.fkip.uns.ac.id/2012/01/23/penjaminan-mutu-pendidikan-rasah-melalui-akreditasi-studi-kebijakan-tentang-pelaksanaan-akreditasi-madrasah-aliyah-oleh-bap-sm-propinsi-jawa-tengah/ (akses 04-12-2012).

Depdiknas. 2010. Manajemen Berbasis Sekolah. www.mgp-be.depdiknas.go.id. Diakses dari alamat www.mgp-be.depdiknas.go.id/cms/upload/ publikasi/m01u02a.pdf.

Fariadi, Ruslan. 2010. Total Quality Management (TQM) dan Implementasinya Dalam Dunia Pendidikan. http://aa-den.blogspot.com/2010/07/total-quality-management-tqm-dan.html, diakses 8 September 2010

Hadis, Abdul. Prof. Dr  & B, Nurhayati, Prof. Dr. 2010. Manajemen Mutu Pendidikan. Bandung: Penerbit AlfaBeta, hal 2

Kristianty, Theresia, Dr. 2005. Peningkatan Mutu Pendidikan Terpadu. Jurnal Pendidikan Penabur, http://www.bpkpenabur.or.id/files/Hal.106-112%20Peningkatan%20Mutu%20Pendidikan%20Terpadu%20 dengan%20Konsep%20Deming.pdf. diakses tanggal 28 September 2010

M Ihsan Dacholfany M.Ed & Evi Yuzana SKM. 2009. dikutip dari http://makalahkumakalahmu.wordpress.com/ 2009/05/15/ manajemen-berbasis-sekolah-mbs/. Diakses tanggal 20 September 2010.

Sallis, Edward. Alih Bahasa Ali riyadi, Ahmad & Fahrurozi. 2006. Total Quality Management in Edecation: Manajemen Mutu Pendidikan. Yogyakarta: Irchisod. Hal. 73

Usman, Husaini, Prof. Dr. 2009. Manajemen : Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 512-513

Pidarta, prof. Dr. Made.2004. manajemen pendidikan indonesia  Jakarta : PT Rineka cipta.

Djemari Mardapi. (2000). Evaluasi pendidikan. Makalah disampaikan pada Konvensi Pendidikan Nasional tanggal 19–23 September 2000 di Universitas Negeri Jakarta.

Djemari Mardapi. (2002). Kurikulum 2004 dan Optimalisasi Sistem Evaluasi Pendidikan di Sekolah. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional

Djemari Mardapi. (2003). Desain dan penilaian pembelajaran mahasiswa. Makalah disajikan dalam Lokakarya Sistem Jaminan Mutu Proses Pembelajaran, tanggal 19 Juni 2003 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

 

 

 

Edy Suhartoyo. (2005). Pengalaman peningkatan mutu pendidikan melalui

pengembangan budaya sekolah di SMAN 1 Kasihan Bantul. Makalah

disajikan dalam Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui

Pengembangan Budaya Sekolah, tanggal 23 November 2005 di

Universitas Negeri Yogyakarta.

Kirkpatrick, D.L. (1998). Evaluating Training Programs, The four levels (2nd ed.).

San Francisco: Berrett-Koehler Publisher, Inc.

Krippendorff, Klaus. (1991). Content Analysis: Introduction Its Theory and

Methodology”, Alih Bahasa Farid Wajidi, Analisis Isi: Pengantar Teori

dan Metodologi. Jakarta: Rajawali.

Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1984). Qualitative Data Analysis: A

Sourcebook of New Methods. Beverly Hills CA: Sage Publications.

Morrison, D.M. & Mokashi K. & Cotter, K. (2006). Instructional quality

indicators: Research foundations. Cambrigde. Diambil pada tanggal 17

Maret 2007 dari www.co.nect.net

46

Oriondo, L. L. & Antonio, E. M.D. (1998). Evaluating educational outcomes

(Test, measurment and evaluation). Florentino St: Rex Printing Company,

Inc.

Ormrod, J.E. (2003). Educational psychology, Developing learners. Fourth

edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Patton, M.Q. (1980). Qualitative Evaluation Methods. Beverly Hills, CA.: Sage

Publication.

Rochiati Wiriaatmaja. 2004. “Multicultural Perspective in Teachhing History to

the Chinese Indonesian Studies”, dalam Historia: Jurnal Pendidikan

Sejarah, No.9 Vol.V. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah UPI.

Slamet PH. (2005). Kumpulan Hanout Pembelajaran. Yogyakarta: Program

Pascasarjana.

Spradley, J.P. (1980). Participant Observation. New York, N.Y: holt, Rinehart,

and Winston.

Stark, J.S. & Thomas, A. (1994). Assessment and program evaluation. Needham

Heights: Simon & Schuster Custom Publishing.

Stufflebeam, D.L. & Shinkfield, A.J. (1985). Systematic evaluation. Boston:

Kluwer Nijhof Publishing.

Stufflebeam, D.L. (2003). The CIPP model for evaluation ,the article presented at

the 2003 annual conference of the Oregon program evaluators network

(OPEN) 3 Oktober 2003. Diambil pada tanggal 25 Oktober 2005, dari

http://www.wmich.edu/evalctr/cippmodel.

Suharsimi Arikunto. & Cepi Safruddin AJ. (2004). Evaluasi program pendidikan,

panduan teoritis praktis bagi praktisi pendidikan.. Jakarta: Bumi Aksara.

Sutopo, H.B. (1995). Kritik Seni Holistik Sebagai Model Pendekatan Penelitian

Kualitatif. Surakarta: UNS Press.

Sutopo, H.B. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Jurusan Seni

Rupa Fakultas Sastra UNS.

Widoyoko, S.E.P. (2007). Pengembangan Model Evaluasi Pembelajaran IPS

SMP. Yogyakarta: PPS UNY.

Winarno Surakhmad. (2001). Metodologi Pengajaran Nasional. Jakarta:

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

Yin, R.K. 1987. Case Study Research: Design and Methods. Beverly Hills, CA:

Sage Publication.

Zamroni, (2005). Mengembangkan kultur sekolah menuju pendidikan yang

bermutu. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Mengembangkan

Kultur Sekolah diYogyakarta pada tanggal 23 Nopember 2005.

http://manajemenmututerpaduku.wordpress.com/2012/04/08/penyebab-rendahnya-kualitas-pendidikan-di-indonesia/

www.ditpertais.net/annualconference/.../Makalah%20Rahardjo.docMADRASAH SEBAGAI THE CENTRE OF EXCELLENCE

Oleh RaharjoÒ

http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2012-07-10/140863/47_Persen_Madrasah_di_Indonesia_Perlu_Tingkatkan_Kualitas

www.pikiran-rakyat.com

 

 


Ò Drs. H. Raharjo, M.Ed.St. Dosen Fak. Tarbiyah, IAIN Walisongo Semarang, Pendidikan S.1 di IAIN Walisongo dan S.2 di Monash University Australia.

Artikel Umum

just12

Oleh : Jasmansyah

Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh siswa, bukan diciptakan siswa (Isjoni, 2007). Menurut M. Surya (2003), pembelajaran merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan prilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dan pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidikan untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar.

Dalam proses pembelajaran setidaknya harus melibatkan dua komponen yang saling terkait satu sama lain, yaitu teachers (pendidik), dan learners (peserta didik). Kedua komponen tersebut satu sama lain saling terkait untuk menciptakan interaksi edukasi guna mencapai suatu tujuan pendidikan. Satu sama lain harus memiliki sense dan point of view yang sama dalam memaknai arti pendidikan. Guru sebagai pendidik berusaha bagaimana mendidik dan menyampaikan materi ajar dengan baik; siswa (peserta didik) sebagai pembelajar harus mengimbangi dengan menjadi pelajar yang baik dan mampu memposisikan diri sesuai tugas dan fungsinya, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Menurut UU no.  20 tahun 2003 pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Sebuah harapan nan sangat indah dan ideal  sekaligus amanah yang amat sangat besar yang harus diemban oleh insan-insan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana digariskan UU tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Optimalisasi usaha-usaha semua pihak sangat menentukan apakah tujuan pendidikan secara nasional dapat terwujud atau justru hanya mimpi.

Ungkapan yang mengatakan ‘Nothing impossible in the world”, “Where is will there is way” akan menjadi kenyataan jika semua komponen menyadari peran dan hungsinya. Dari kesadaran akan muncul positive behavior dan positive thought serta secara bersama-sama berusaha melakukan usaha optimal untuk mencapai target dan tujuan pendidikan yang diimpikan.

Dalam pandangan penulis, sejauh ini pemerintah sudah mencoba (walaupun belum maksimal) membuat  terobosan dan gebrakan krusial untuk mempercepat ketercapaian tujuan pendidikan di Indonesia; seperti realiasi anggara pendidikan 20%, peningkatan mutu dan kesejahtraan guru dan dosen, melengkapi sarana dan prasana belajar, dll. Semua itu diniati untuk untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Namun, semua itu tidak akan banyak berdampak jika garda depan pendidikan (guru/dosen) tidak proaktif mendukungnya. Lalu, apa sebenarnya yang harus dilakukan guru?

Guru / dosen sebagai garda terdepan dalam proses pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Di tangan mereka perubahan pendidikan diharapkan, karena merekalah yang bersentuhan langsung dengan peserta didik. Mau jadi seperti apa peserta didik (learners) sangat tergantung pada sentuhan tangan-tangan para pendidik (guru/dosen). Tentu hal tersebut menjadi tugas sekaligus beban yang cukup berat bagi sosok guru, bagaimana membuat siswa belajar dan menjadikan mereka pelajar yang cerdas, berakhlaq, berperadaban, kompetitif sesuai amanat UU. Salah satu upaya sederhana dan riil yang harus dilakukan oleh guru adalah be competent and professional teachers. Indikatornya adalah guru diharapkan mampu berkreasi, berinovasi dan berinprovisasi  menciptakan proses dan nuansa belajar yang menyenangkan, menginspirasi dan memotivasi peserta didik. Pada akhir PAIKEMM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif Menyenangkan dan Menginspirasi) dapat menyadi kenyataan.

PAIKEMM adalah pengembangan dari PAKEM yang menjadi inspirasi dan pegangan para pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. PAIKEMM selaras dengan KBK dan KTSP karena menitikberatkan pada penggalian dan pengembangan potensi siswa sesuai bakat dan kemampuan masing-masing dalam suasana belajar yang fun, motivated, dan inspiring. Untuk mencapai tujuan PAIKEMM, banyak teori-teori pembelajaran dari para ahli pendidikan bisa diterapkan oleh  guru dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran  CL adalah salah satu dari puluhan bahkan ratusan model yang banyak dipraktekkan dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Dalam tulisan ini, penulis akan sedikit mengulas tentang pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran.

Slavin (1995) mengemukakan “In cooperative learning methods, students work together in four member teams to master material initially presented by teachers. Dari uraian tersebut dapat dikemukan bahwa CL adalah suatu model pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok kecil yang berjumlah 4 – 6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa bergairah dalam belajar. Sedangkan Anita Lie (2000) menyebut CL dengan istilah pembelajaran gotong royong, yaitu sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bekerjasama dengan siswa lain dalam tugas-tugas terstruktur. Sebagai model pembelajaran berkelompok, Cooperative Learning menekankan pada students’ centre, humanistic, dan domokratic yang disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam lingkungan belajarnya (Djahiri, 2004).

Model Pembelajaran Cooperative learning (MPCL) diilhami oleh suatu pemikiran “getting better together” yang menekankan pada pemberian kesempatan belajar yang lebih luas dan suasana yang kondusif bagi para siswa untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai serta skil sosial yang bermanfaat bagi kehidupannya di masyarakat. Melalui MPCL siswa tidak hanya belajar dan menerima apa yang disajikan oleh guru dalam PBM, melainkan mereka juga belajar dari siswa lainnya sekaligus mempunyai kesempatan untuk membelajarkan siswa yang lain. Proses pembelajaran dengan MPCL akan mampu menstimulasi dan menggugah potensi siswa secara optimal dalam suasana belajar dalam sebuah komunitas/kelompok (Stahl, 1994). Ada beberapa variasi model pembelajaran dalam CL, antara lain: Student Team Achievement Division (STAD), Jigsaw, Group Investigation (GI), Rotating Trio Exchanging (RTE), Group Resume, dll.

Dalam  MPCL model STAD titik  focusnya adalah adanya kerjasama anggota kelompok dan kompetensi antar kelompok, siswa bekerja dalam sebuah kelompok dan belajar dari temannya serta mengajar temannya. Model Jigsaw pertama kali dikembangkan oleh Elliot Aronson, dkk, 1978. Model pembelajarn ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggungjawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan orang lain. Dalam pembelajaran kooperatif model Group Investigation, interaksi sosial menjadi salah satu faktor penting bagi perkembangan skema mental yang baru, dimana dalam pembelajaran ini memberi kebebasan kepada pembelajar untuk berfikir secara analitis, kritis, kreatif, reflektif dan produktif. Model RTE adalah model yang dapat diterapkan di dalam kelas dengan melibatkan murid yang terbagi menjadi 3 orang dan melakukan perputaran. Setiap putaran guru member soal yang berbeda-beda. Sedangkan model Group Resume sangat baik untuk mengembangkan kerja sama, diskusi, dan latihan mempresentasikan suatu masalah di depan kelas.

Pembelajaran kooperatif penting diterapkan dalam mainstream praktek pendidikan, karena memiliki tujuan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Tujuan dimaksud adalah: 1) Dapat menciptakan interaksi sosial karena membutuhkan partisipasi dan kerjasama kelompok pembelajaran; 2) Dapat meningkatkan cara belajar siswa menuju belajar yang lebih baik; 3) Dapat menumbuhkan semangat tolong menolong dalam kegiatan pembelajaran; 4) menghilangkan keterasingan peserta didik dalam proses pembelajaran; 5) Membangun kepercayaan diri peserta didik karena berinterkasi langsung dengan teman sebaya; 6) Menumbuhkan semangat saling menghargai antara peserta didik dalam berpendapat pada menyampaikan gagasan, 7) Membangun karakter siswa agar menjadi pelajar yang bertanggungjawab, dll.

Sementara itu, Jarolimek & Parker (1993) mengemukakan keunggulan / manfaat yang dapat diperoleh melalui pembelajaran kooperatif, antara lain: 1) saling ketergantungan yang positif, 2) adanya pengakuan dalam merespons perbedaan individu, 3) siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas, 4) menciptakan suasana rileks dan menyenangkan, 5) terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dan lingkungannya, dan 6) memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan.

Model Pembelajaran Cooperative Learning (MPCL) dikembangkan setidaknya untuk mencapai 3 tujuan utama (Ibrahim, 2000), yaitu: 1) Hasil belajar akademik; berbagai penelitian menyebutkna bahwa secara akademik terbukti mampu meningkatkan prestasi siswa dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar, 2) Penerimaan terhadap perbedaan individu; yaitu penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuan. 3) Pengembangan keterampilan sosial; yaitu bagaimana mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerjasama dan kolaborasi serta nerinteraksi satu sama untuk mencapai tujuan pembelajaran.

)* Penulis adalah guru SMAN 1 Sagaranten Kab. Sukabumi Jabar, dosen Bhs. Inggris STAI Syamsul Ulum, dan beberapa PT di sukabumi, Ketua Klub Guru cab. Sukabumi, Ketua Umum MGMP Bahasa Inggris SMA Sukabumi.

Artikel Umum

More Articles...

Page 7 of 14

7

Member Login